TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyatakan tetap mendukung Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019. "Saya tetap menjanjikan, kan, untuk membantu Pak Jokowi," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018.
JK mengatakan bentuk dukungannya terhadap Jokowi masih dipertimbangkan. Ia menuturkan masih mempelajari sistem terbaik dalam memberikan bantuan untuk memenangkan Jokowi. JK sempat ditawari posisi sebagai ketua tim pemenangan oleh Jokowi. Namun JK menolaknya.
Baca:
Alasan JK Tak Terima Tawaran Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi
Jokowi Sambangi Kantor Wapres JK Siang Ini
Juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, mengatakan JK memilih fokus melaksanakan tugas pemerintahan. "Bukannya menolak, tapi Pak JK memilih menjadi penjaga gawang saja."
Menurut Husain, JK memiliki pertimbangan lebih luas dan mengedepankan kepentingan bangsa. Sehingga JK memilih tetap konsisten melaksanakan pemerintahan hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK, tanpa harus terlibat dalam kegiatan pilpres. JK, kata Husain, berharap pemerintahan akan tetap berjalan baik, terutama saat Jokowi nanti cuti kampanye dan mengurus keperluan pilpres yang akan menyita waktu kerja.
Baca: JK Menilai Pidato Berani Berantem Jokowi Hukum ...
Sebelum pendaftaran calon presiden, JK sudah beberapa kali menyampaikan dukungannya terhadap pencalonan Jokowi. "Pasti dukung Pak Jokowi. Masak, teman tidak didukung?" kata JK di Gedung Bentara Budaya, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.
Saat wawancara dengan Tempo pada 2 Juli 2018 di kantor Wakil Presiden, JK menyatakan pasti mendukung Jokowi. Ia akan mendukung yang terbaik. “Dan saya anggap Pak Jokowi masih di antara..., yang terbaik itu bisa dilihat dari calon-calon yang ada, setidaknya sudah ada pengalaman," katanya.
Simak: Jusuf Kalla Tegaskan Tak Bicara Politik dengan SBY
Jokowi telah mendaftarkan diri sebagai calon presiden 2019. Ia menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Keduanya maju didukung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, PPP, dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).
